Bea Cukai Lelet Dan Tidak Profesional, Pasokan Logistik Terguncang



Permasalahan logistik di Tanah Air perlu pembenahan yang cukup serius, terutama arus keluar masuk barang di pelabuhan-pelabuhan besar, seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Tanjung Perak di Surabaya. Hambatan ini, tentu mengganggu pasokan barang kebutuhan industri atau konsumsi. Akibatnya, para pengusaha pun menuding, hambatan pasokan itu lantaran ketidakprofesionalan petugas Bea Cukai. Inilah yang menyebabkan, pasokan logistik nasional terguncang. Di Pelabuhan Tanjung Priok, misalnya, saat ini mengambil porsi sekitar 60 persen dari aktivitas ekspor-impor nasional. Dengan porsi sebesar itu, bagaimana bila kemudian arus barang ekspor dan impor tersendat. Bahkan terhambatnya pasokan itu sudah berlangsung berbulan-bulan. Para importir dan pengguna jasa di pelabuhan menuding lamanya proses pemeriksaan oleh petugas Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tanjung Priok sebagai penyebabnya. Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro mengungkapkan, dua tahap pemeriksaan pabean di Bea Cukai yang menyebabkan lamanya peti kemas tertahan di pelabuhan. “Bagaimana arus keluar-masuk barang bisa lancar kalau pemeriksaannya panjang dan berbelit-belit,” kata Toto dalam keterangan tertulisnya pada Minggu (21/4). Kepala KPU Bea dan Cukai Tanjung Priuk, Wijayanta, mengakui akibat kelambanan itu, penanganan arus barang masuk dan keluar, Bea dan Cukai hanya menyumbang 0,9 hari terhadap angka total dwelling time diseluruh jalur impor yang ditetapkan, yakni jalur prioritas, jalur hijau, jalur kuning, dan jalur merah. Dengan terhambatnya pasokan barang di pelabuhan, dampaknya, harga-harga barang impor naik di pasaran. Seperti diketahui, dwelling time dihitung dari sejak peti kemas dibongkar di atas kapal hingga keluar pelabuhan. Semakin lama dweling time, ongkos logistik akan semakin mahal sehingga memicu kenaikkan harga barang impor tersebut. Menurutnya, dari kalkulasi Bea Cukai, dwelling time barang impor jalur merah berkontribusi 21,3 persen atau 12,85 hari terhadap total angka dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Sampai saat ini, waktu dwelling time rata-rata 6,7 hari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat groundbreaking Terminal Kalibaru menginstruksikan penurunan dwelling time rata-rata menjadi 3 hari. Upaya untuk memangkas panjangnya dwelling time tersebut juga bakal dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam waktu dekat ini, Kementerian akan memindahkan secara paksa peti kemas tertentu di Pelabuhan Tanjung Priok untuk memangkas dwelling time di pelabuhan itu. Sebelumnya, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Hubungan, Bobby R. Mamahit mengatakan, langkah pemindahan paksa itu dikhususkan bagi kontainer yang sudah dilengkapi surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB). Bagi peti kemas yang sudah menerima surat persetujuan pengeluaran barang apabila dalam tiga hari tidak dikeluarkan maka pengelola terminal segera memindahkan ke lokasi tertentu di luar pelabuhan. "Biaya pemindahan secara paksa itu akan dibebankan kepada pemilik barang. Dwelling time merupakan waktu pergerakan peti kemas sejak dibongkar dari kapal hingga keluar pelabuhan. Semakin lama dwelling time, ongkos logistik akan semakin mahal sehingga bisa memicu harga barang sangat tinggi," jelas dia. (Sumber : www.suarapembaruan.com)

Lihat Semua Berita >>